All about the latest information in today

Breaking

Jumat, 23 Februari 2018

Soal kepemilikan tanah, putusan PN Yogyakarta diskriminatif atas warga keturunan Cina

Yogyakarta adalah kota budaya yang terkenal dengan toleransi.
Yogyakarta adalah kota budaya yang terkenal dengan toleransi.
Bitnews - Aktivis hukum di Yogyakarta menilai putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta atas gugatan terhadap larangan penduduk Tionghoa mempunyai tanah ialah bentuk diskriminasi.

Selain mempunyai sifat diskriminatif, Direktur Indonesian Court Monitoring, Tri Wahyu KH, pun menilai keputusan majelis hakim janggal dan berlawanan dengan asas pemerintahan yang baik.

"Hakim tak seksama mengurai hubungan asas pemerintahan yang baik dengan instruksi tahun 1975 itu," kata Tri Wahyu, seperti diadukan wartawan di Yogyakarta, Anang Zakaria, guna BBC Indonesia, Jumat (23/02).

Berdasarkan keterangan dari Tri Wahyu, Undang-Undang Adminstrasi Pemerintahan nomor 30/2016 mensyaratkan kepastian hukum dengan merealisasikan asas ketidakberpihakan, keterbukaan, dan kepentingan umum.

Di samping itu, lanjut Tri Wahyu, kepandaian diskriminatif termasuk melanggar perundangan lainnya.

"Di Undang-Undang Keistimewaan DIY juga ada larangan untuk gubernur dan wakil gubernur mendiskriminasi warganegara atau kelompok tertentu."

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menampik gugatan terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 mengenai Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah untuk Seorang WNI Nonpribumi.

Majelis yang diketuai Hendro Cokro Mukti -dengan anggota Sri Harsiwi dan Nuryanto- mengandaskan gugatan Handoko, penduduk Yogyakarta keturunan Cina, dalam sidang Selasa (20/02) lalu.

'Perlawanan' atas instruksi diskriminatif

Handoko mengemukakan gugatan pada 7 September 2017 silam sebab menilai Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dan Kepala Kanwil BPN mengerjakan perbuatan melawan hukum dengan masih merealisasikan instruksi itu.

"Gara-gara instruksi itu, penduduk keturunan Tionghoa tak mempunyai hak kepemilikan tanah di DIY," kata Handoko. Ia menilai mereka melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebab mendiskriminasi warganegara.

Handoko menambahkan instruksi pun melanggar Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 yang tidak mengizinkan pemakaian istilah nonpribumi.

Sebelum gugatan ini, Handoko telah pernah mengerjakan perlawanan hukum atas kepandaian diskriminatif tersebut, yakni melewati uji pelajaran ke Mahkamah Agung pada 2015 dan menggugat ke PTUN Yogyakarta pada 2016.

Handoko kerap mencoba jalur hukum karena profesinya adalah pengacara
Handoko kerap mencoba jalur hukum karena profesinya adalah pengacara
Namun kedua upaya tersebut kandas.

Mahkamah Agung menampik uji materi sebab instruksi bukan ketentuan undang-undang sedangkan PTUN Yogyakarta mustahil menerima gugatannya karena beralasan bukan kewenangannya.

Pria yang berusia 35 tahun ini berasumsi yang dialaminya ialah bentuk watak rasis yang dituangkan dalam kepandaian pemerintah lokal, "Menjadi riskan jika negara yang seharusnya menaungi penduduk negara malah ikut-ikutan beraksi rasis."

Sebelum Handoko, telah ada perlawanan beda terhadap instruksi soal larangan kepemilikan tanah oleh penduduk keturunan Cina ini, oleh Gerakan Nasional Anti Diskriminasi pada 2011.

Setelah berkirim surat ke Presiden, organisasi nirlaba tersebut mendapat jawaban pada 16 November 2011, yang isinya ialah agar tak terdapat pembedaan layanan pengurusan sertifikat tanah antara penduduk negara pibumi dan tidak.

Warga keturunan Cina di Yogyakarta sudah menempuh berbagai upaya tapi selalu gagal
Warga keturunan Cina di Yogyakarta sudah menempuh berbagai upaya tapi selalu gagal
Namun 'perintah' pusat itu diperhatikan Yogyakarta. Pada 8 Mei 2012, Sekretaris Daerah mengaku pemberlakukan instruksi adalahaffirmative policy untuk mengayomi warga asli dari kekuatan modal besar.

Lalu pada 2012, Komnas HAM pun menyatakan instruksi itu berlawanan dengan hak asasi insan dengan alasannya tidak seluruh warganegara keturunan Cina mempunyai latar belakang ekonomi kuat.

Perlawanan lanjutan atas putusan hakim PN Yogyakarta

Sama seperti dalil terdahulu, majelis hakim PN Yogyakarta, dalam putusannya berasumsi Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY bukan unsur dari perundangan-undangan.

Sesuai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12/2011, maka instruksi melulu peraturan kebijakan.

"Tak dapat dilakukan pengujian dengan ketentuan yang lebih tinggi," kata anggota majelis hakim, Sri Harsiwi.

Majelis hakim berasumsi Gubernur DIY tak melanggar asas pemerintahan laksana yang dituduhkan dengan pertimbangan penerapan instruksi dimaksudkan untuk mengayomi perekonomian penduduk yang lemah.

Lagi pula, cocok dengan Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13/2012, pemerintah DIY mempunyai wewenang istimewa menata pertanahannya sedang Kepala Kanwil BPN DIY melulu melakukan faedah koordinatif saja.

Salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah Sri Sultan yang otomatis menjabat gubernur
Salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah Sri Sultan yang otomatis menjabat gubernur
Bagaimanapun Handoko -yang berprofesi sebagai pengacara- berniat bakal melanjutkan perjuangannya dengan mengemukakan banding ke Pengadilan Tinggi.

Dan dia punya masa-masa 14 hari guna banding.

Sementara Indonesian Court Monitoring menempuh jalan lain, yakni akan mengadukan hakim yang memutus perkara ke Komisi Yudisial.

"Kami akan mengantarkan pengaduan resmi," tegas Tri Wahyu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar